e-newsbinjai.com
Binjai - Ketua DRPD Kota Binjai Zainuddin Purba SH, seakan membenarkan pernyataan DR. Phil Ichwan Azhari yang mengatakan pertingatan hari jadi Kota Binjai "sesat", dengan mengatakan bahwa dirinya juga sampai dengan hari ini, belum menemukan dasar hukum atas peringatan hari jadi Kota Binjai.
Hal ini disampaikan oleh Zainuddin Purba SH, disela-sela acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Binjai yang digelar di gedung Pendopo Umar Bhaki Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Binjai, Rabu (17/5).
Ketua DPRD Kota Binjai yang biasa di panggil dengan sebutan Pak Uda ini mengatakan bahwa, dirinya pernah meminta data dasar hukum tentang perayaan hari jadi Kota Binjai kepada Bagian Hukum Pemko Binjai, namun tidak sampai saat belum ada jawaban.
"Saya pernah meminta dasar hukum terkait peringatan hari ulang tahun (HUT) Kota Binjai kepada Bagian Hukum Pemko Binjai, namun sampai saat ini juga belum ada", ujar Zainuddin Purba.
Menurut Zainuddin Purba, perayaan hari jadi Kota Binjai yang saat ini di gelar Pemko Binjai, adalah berdasarkan peringatan hari jadi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madya Binjai bersama DPRD Kota Madya Binjai pada masa dahulu atau yang penetapannya pada tahu 1985.
"Dasar hukum nya kan belum ada, jadi perayaan ini hanya mengikuti peringatan yang ditentukan Pemerintah Kota Madya dan DPRD Kota Madya Binjai pada masa itu",terang Zainuddin Purba.
Zainuddin Purba juga merasa bahwa permasalahan ini perlu di kaji ulang kembali, agar segala kesimpang siuran tentang peringatan HUT Kota Binjai dapat diluruskan kembali, yang tentu saja harus mengundang para ahli sejarah seperti DR. Phil Ichwan Azhari.
"Memang benar, kita harus mengkaji ulang lagi masalah ini, agar kesimpang siuran peringatan HUT Kota Binjai dapat diluruskan", ucapnya.
Ketika ditanya, apakah ada kemungkinan hari jadi Kota binjai akan dirubah bila, hasil pembuktian tentang sejarah hari jadi Kota Binjai tidak sesuai dengan yang di gelar saat ini, Zainuddin Purba menambahkan.
"Kalau data-data akuratnya memang perlu perubahan, maka pasti akan kita rubah, dan nanti akan ada dasar hukumnya, entah itu surat keputusan Walikota atau surat keputusan bersama Walikota dengan DPRD Kota Binjai", tambahnya. (RFS).
