 |
| Walikota Binjai HM Idaham SH Msi, bersama seluruh FKPD Kota Binjai saat rapat koordinasi jelang Pemilu tahun 2019 |
e-news.id
Binjai - Dalam rangka persiapan pemilu serentak tahun 2019, Walikota Binjai, HM Idaham menggelar rapat koordinasi dengan FKPD di Rumah Dinas Walikota, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Selasa (9/10).
Rapat koordinasi dihadiri Ketua KPU Binjai Hery Dani, Perwakilan Bawaslu, Syainul Irwan, Dandim 0203/Lkt, Letkol Inf Deni Eka Gustiana, Kapolres, AKBP Donald P Simanjuntak, Kejari, Victor Antonius Sidabutar, Kepala BNNK, Joko Susilo, Sekda, Mahfullah Daulay, beserta seluruh jajaran OPD Pemko Binjai.
Walikota Binjai HM Idaham meminta kepada Bawaslu, agar membentuk tim dan membuat SOP guna melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK).
"Masalah penertiban APK saya berharap ada SOP yang jelas di buat oleh ketua Bawaslu untuk intern kota Binjai, buat timnya sehingga keputusan penertiban APK ada di bawah Bawaslu agar kami juga dapat membantu, " pintanya.
Idaham juga meminta seluruh Camat dan lurah untuk terus melakukan koordinasi dengan KPU, serta Bawaslu
"Camat dan Lurah nantinya diharapkan memberikan masukan, mengingat ada beberapa peraturan KPU yang sedikit berbeda dari Pemilu sebelumnya, pertama masalah jumlah TPS, berikan masukan kepada KPU dalam hal membuat maping TPS, " serunya.
Idaham berharap pimpinan SKPD benar-benar sebagai agen untuk mensukseskan pemilu 2019. Dirinya juga berharap ada simulasi agar bisa disosialisasi ke bawah.
"Koordinasi awal kita untuk mensukseskan pemilu 2019. kami dari FKPD kota Binjai siap mendukung KPU dan Bawaslu untuk mensukseskan pemilu 2019," ucapanya.
ketua KPU Kota, Binjai Hery Dani menjelaskan jumlah Daftar Pemilih Tetap di Binjai Sebanyak 173.272 orang. Pemilu pertama serentak ini menjadi tantangan terhadap penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU.
"Masalah kampanye tahun 2014 dan sekarang berbeda, sekarang spanduk dan beliho di buat oleh KPU. Pemasangan spanduk, baliho juga telah ditentukan di mana-mana tempat yang di perbolehkan dan tidak di perbolehkan, ukuran baliho dan spanduk juga telah ditentukan, " jelasnya.
Perwakilan Bawaslu, Syainul Irwan mengatakan dalam menciptakan pemilu yang kondusif pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, dan Kejaksaan.
" Pengawas pemilu bertugas mengawasi setiap tahapan pemilu. Kami mengawasi apa saja yang di kerjakan oleh KPU. Untuk sama-sama kita ketahui tugas Panwas untuk menertibkan tetapi bukan Panwas yang menurunkan, " katanya.
Dirinya menghimbau kepada masyarakat jika melihat penyimpangan bisa di sampaikan ke Bawaslu agar di tindak lanjuti. Selain itu kepada ASN untuk sama-sama menjaga tahapan pemilu dengan totalitas kerja masing-masing.
Sementara itu Kapolres Binjai AKBP, Donald P Simanjuntak mengatakan situasi politik semakin meningkat, khususnya menyangkut masalah kampanye hitam.
"Kemajuan IT banyak individu untuk kepentingan tertentu banyak memanfaatkan media sosial menyampaikan informasi yang belum tentu kebenarannya, memohon bantuan dari rekan-rekan untuk dapat mengantisipasi masalah ini," pintanya.
Donald juga berharap ada simulasi sebelum pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung, sehingga dapat mengevaluasi kerawanan yang akan terjadi agar terciptanya pemilu aman dan kondusif
Ditempat yang sama Dandim 0203/Lkt, Letkol Inf Deni Eka Gustina menjelaskan dalam menyikapi masalah penertiban APK, Bawaslu menyurati Kapolres dan Dandim untuk bersama-sama melakukan pembersihan.
" Kita berjalan bersama untuk menertibkan APK, saya imbau kepada masyarakat untk tidak mudah terprovokasi terhadap pemberitaan hoaks, kampanye hitam. Kami dari TNI sebelumnya juga sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu," ujarnya.
