 |
| Sosialisasi : Komisioner KPU Binjai Robby Effendi, tengah bersosialisasi ke kaum millenial. |
e-news.id
Binjai - Sebulan jelang Kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Binjai, yang jatuh pada Rabu 9 Desember nantinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, kian gencar melakukan sosialisasi.
Kali ini, sosialisasi tersebut menyasar kelompok pemilih muda atau yang lebih dikenal sebagai kaum milenial, di salah satu aula kafe, Jum'at (6/11).
Mulai dari kelompok Jaka Dara, Generasi Berencana, Kumpulan Podcast dan Himpunan Mahasiswa Islam yang ada di Kota Binjai.
Ketua Divisi Sosialisasi, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Binjai, Robby Effendi menjadi moderator pada kesempatan sosialisasi dihadapan kaum millenialis kali ini.
"Pilkada tinggal sebulan lagi, maka dari itu simpul-simpul kalangan milenial ini kami berharap dapat menyampaikan kepada teman-teman dan keluarga untuk mengingatkan serta mengajak untuk ke TPS pada 9 Desember 2020," kata dia.
Sejumlah hal baru di TPS ketika Pilkada juga dibeberkan Robby. Ini dilakukan untuk menghindari jikalau area TPS akan menjadi klaster baru penyebaran pandemi Covid-19.
Sebelumnya di tempat yang sama, juga digelar sosialisasi kepada Pemuda Katolik Binjai, Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah Binjai, Pemuda Batak Bersatu dan Ikatan Mahasiswa Binjai dengan narasumber Darwin Sipahutar Koordinator Wilayah JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) Sumut.
Baca juga : KPU dan Kejari Teken MoU, ini Tujuannya
Sementara, Narasumber kali ini adalah Dosen dan Peneliti USU, Dr Hatta Ridho yang menyampaikan materi tentang urgensi Pilkada 2020.
Hatta menjelaskan sejumlah alasan mengapa Pilkada tetap harus dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19.
"Karena tidak ada pihak manapun yang dapat memberi kepastian kapan Covid-19 akan berakhir. Kemudian pemerintah tidak mengizinkan 270 daerah dipimpin oleh pelaksana tugas dalam waktu bersamaan karena pelayanan publik tidak akan optimal," kata dia.
Hatta juga menjelaskan sejumlah alasan mengapa memilih. Menurut dia, hak pilih ini adalah hak istimewa sebagai warga negara.
Namun, masih saja ada masyarakat yang menolak menggunakan hak pilih. Bagi dia, orang yang enggak menggunakan hak pilih adalah masyarakat berkarakter sombong.
"Memilih juga untuk menaikan indeks demokrasi Indonesia. Indeks demokrasi Indonesia tahun 2019 berada di angka 74,92 persen, dan ini kategori sedang. Di dunia, Indonesia menempati peringkat 65," ujar dia.
Memilih kepala darah, lanjut dia, juga untuk menuju perubahan yang lebih baik. Dia menjelaskan, masyarakat memilih pemimpin dianggap mampu menyelesaikan sejumlah masalah di Binjai.
"Dan terakhir, memilih untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas, agar anggaran tak sia-sia. Harus lahir pemimpin kota yang tangguh, peduli, bersih, rajin dan cerdas," pungkasnya. (Ril/Ray)
