 |
| Tandatangani APBD-P : Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan DPRD Kabupaten Bulukumba menandatangani KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2021. |
e-news.id
Bulukumba - Rapat paripurna penandatanganan dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2021 digelar secara terbatas di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin, (20/09/2021).
Dalam rapat yang dirangkai dengan penyampaian nota pengantar Rencana Perubahan Keuangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan DPRD Kabupaten Bulukumba akhirnya sepakat menandatangani KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2021.
Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, H. Rijal S.Sos, dalam pidatonya mengatakan, sebelum dilahirkannya kesepakatan untuk membawa dan menetapkan KUA-PPAS melalui agenda rapat paripurna, sejumlah rangkaian proses dan tahapan panjang telah dilaksanakan secara berjenjang, sesuai dengan petunjuk Permendagri Nomor: 59 Tahun 2017.
Dalam hal ini, katanya, KUA-PPAS APBD-P Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2021 merupakan pedoman dan pijakan dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan ABPD tahun anggaran 2021.
Sebaliknya, Ianjit Rijal, sebagai bahan acuan dan landasan penyusunan ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2021, penetapan KUA-PPAS diharapkan akan melahirkan kebijakan penganggaran yang jauh lebih berpihak kepada rakyat, terutama dalam upaya mendukung peningkatan ekonomi dan kualitas kesejahteraan masyarakat
"Untuk itu, saya mengajak seluruh komponen terkait agar bersama-sama mengemban amanah dan memikul tanggungjawab dalam memperjuangkan aspirasi, serta kepentingan rakyat," serunya.
Rijal mengakui, ketepatan waktu pelaksanaan rapat paripurna penandatanganan dan penetapan KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2021 tidak terlepas dari kinerja, sinergitas, dan kerjasama yang baik antara anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
Bersambung>>
[cut]
 |
| Sidang paripurna : Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar sidang paripurna membahas, KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2021. |
Apalagi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan rapat paripurna tidak terlepas pula dari ketekunan para legislator dan tim anggaran eksekutif yang selalu setia mengawal dan mendampingi kinerja DPRD.
"Alhamdulillah, karena masa pembahasan nyaris sama sekali tidak mempengaruhi kualitas yang dihasilkan, sebelum disepakatinya draf KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2021 untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah," ucap Rijal.
Sementara itu, Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, yang hadir bersama Wakil Bupati, Andi Eddy Manaf, menjelaskan, proses penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dilakukan secara menyeluruh untuk menampung seluruh bentuk perubahan asumsi dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro dan berimbas pada struktur APBD Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2021.
Menurutnya, perubahan kebijakan umum anggaran ini juga diharapkan dapat mengakomodir dan menampung tambahan belanja prioritas yang belum sempat terakomodir pada lembaran APBD Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2021.
Dalam arti, rancangan perubahan KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2021 disusun tim anggaran eksekutif dengan tetap mengacu pada pola pendekatan kinerja, serta prinsip transparansi, keterbukaan, efektifitas, tanggung jawab, dan efisiensi.
"Sebelum diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah, KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2021 dipastikan telah memenuhi asas kepatutan, keadilan, manfaat, dan pemerataan," ungkap Andi Muchtar.
Di kesempatan itu dia turut berpesan dan menitipkan harapan besar agar semboyan "We Love Bulukumba" dapat terus tumbuh sejalan dengan kolaborasi, sinergitas, dan kerjasama lintas sektoral, yang diharapkan dapat tercipta menjadi sebuah energi dan kekuatan besar dalam mendorong kebangkitan semangat, serta cita-cita bersama untuk menggapai harapan dan mewujudkan akselerasi pembangunan daerah yang jauh lebih baik dan berkualitas. (andi fadly).
