 |
| Rapat Inflasi : Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pimpin rapat Koordinasi Nasional Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi via Zoom di Binjai Command Center (BCC), Selasa 17 Januari 2023. (Foto: Diskominfo Kota Binjai). |
e-news.id
Binjai - Menteri Perdagangan Republik Indonesia DR. (H.C). Zulkifli Hasan, S.E., M.M lakukan kunjungan kerja ke Kota Binjai, Selasa (17/1/2023) Sekira pukul 09:00 WIB pagi tadi.
Dalam kunjungan kerjanya itu, ia juga memimpin Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi via Zoom di Binjai Command Center (BCC).
Dalam rapat tersebut, Menteri yang akrab disapa Bang Zul ini menyampaikan beberapa dukungan yang diharapkan bisa dilakukan para pimpinan daerah di Indonesia.
"Seluruh kepala daerah diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya pertumbuhan ekonomi nasional dan pengendalian inflasi," kata Zulkifli Hasan.
Dukungan yang dimaksud, dapat berupa optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengoptimalkan potensi keuangan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bersambung>>
[cut]
 |
| Rapat Inflasi : Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pimpin rapat Koordinasi Nasional Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi via Zoom di Binjai Command Center (BCC), Selasa 17 Januari 2023. (Foto: Diskominfo Kota Binjai). |
"Diantaranya ialah mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi yaitu dengan menggelar pasar murah, operasi pasar, subsidi ongkos angkut, serta pemantauan data harga dan stok bahan pokok. Kemudian mengoptimalkan peran BUMD pangan dalam menjaga stok dan pasokan barang kebutuhan pokok," ujarnya.
Dia juga menambahkan, agar seluruh kepala daerah termasuk Kota Binjai, rutin melakukan pemantauan harga komoditas kebutuhan pokok di pasar serta berupaya sebesar mungkin mengendalikannya.
Baca juga : Walikota Binjai Ikuti Webinar Bersama Kemendagri, Bahas Pengelolaan Sampah Wujudkan Kota Bersih
"Pemerintah daerah juga diminta untuk dapat mengintensifkan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Early Warning System di daerah melalui SP2KP Kemendag," tutur dia.
Terakhir, pemerintah daerah juga disarankan untuk rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat, terkait komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia.
"Berikutnya, Pemda juga diharapkan untuk bisa melakukan media briefing secara berkala kepada masyarakat untuk memberikan informasi bahwa pemerintah berkomitmen menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan," tandasnya. (Gabe/ADB).
