 |
| Rekrutmen PPS : Wawancara e-news.id dengan Bawaslu Langkat, terkait dugaan kecurangan rekrutmen PPS Di Kabupaten Langkat, pada Jumat (27/01/2023) (Foto: e-news.id/Agus). |
Langkat
e-news.id - Dugaan adanya kecurangan dalam rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan terus menjadi sorotan.Protes serta dugaan “ada permainan”dalam rekrutmen PPS tingkat desa/kelurahan terus bergulir di masyarakat, Sabtu (28/02/2023).
Salah satu yang terjadi dugaan kecurangan di Se-Kecamatan Tanjung Pura, Joni Nurdin bersama rekan lainnya yang ikut dalam seleksi PPS merasa dicurangi dalam seleksi PPS kemarin.
Mereka mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Langkat Jum'at (27/01/2023) guna melaporkan adanya dugaan kecurangan dan tidak transparan hasil ujian seleksi PPS yang diselenggarakan KPUD Langkat.
Joni yang meraih nilai tertinggi dalam ujian Computer Assisted Test (CAT) Se-Kecamatan Tanjung Pura dia bingung apa yang menjadi penilaian KPUD Langkat sehingga namanya tidak lulus dalam seleksi calon PPS meski nilainya tertinggi. " Saya bingung apakah nilai dari CAT saya tidak sangkut pautnya atau bertambahnya dengan hasil Wawancara'', Kata Joni.
Bersambung>>
[cut]
|
| Rekrutmen PPS : Wawancara e-news.id dengan Bawaslu Langkat, terkait dugaan kecurangan rekrutmen PPS Di Kabupaten Langkat, pada Jumat (27/01/2023) (Foto: e-news.id/Agus). |
Disisi lain ketika awak media e-news.id bertanyak ke Syahri Ramadan yang juga ikut serta dalam seleksi calon PPS merasakan hal yang sama karena merasa dicurangi.
"Saya merasa tidak puas dan ketidak transparannya KPUD Langkat dalam penilaian wawancaranya, hanya mencantumkan nilai peringkat saja, oleh karena itu saya heran bagaimana sih proses bobot nilai ketika ujian seleksi PPS Kemarin" Katanya.
Juliadi, SH.MH, Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu menyambut baik kedatangan Para Calon PPS yang mengadu kepadanya, Setelah berdiskusi selama kurang lebih 2 jam terkait adanya dugaan kecurangan dalam seleksi calon PPS Di Langkat Juliadi memberikan keterangan kepada awak media.
"Mengenai adanya laporan dugaan kecurangan atau pelanggaran pihak Bawaslu tetap meneruskan ke KPU karena menangani perkara kode etik bagi penyelenggara ad-hoc tingkat KPU kebawah" Tuturnya. (Agus/ADB).
