 |
| Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP. menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mencapai target tahun 2025. Langkah ini diwujudkan dengan menggelar evaluasi dan bedah hasil penilaian SAKIP Langkat, yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, melalui platform daring. |
Langkat - Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP. menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mencapai target tahun 2025. Langkah ini diwujudkan dengan menggelar evaluasi dan bedah hasil penilaian SAKIP Langkat, yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, melalui platform daring.
Evaluasi ini dilaksanakan di ruang Langkat Command Center (LCC), Kantor Bupati Langkat pada Jumat (25/10/24), dihadiri oleh seluruh Tim SAKIP Langkat dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kabupaten Langkat saat ini memperoleh nilai 65,16 dengan predikat B untuk SAKIP 2024, mengalami peningkatan sebesar 4,5 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini adalah wujud keseriusan kami untuk mencapai target yang lebih tinggi. Meski ada peningkatan, hasil ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan,” ungkap Faisal Hasrimy. Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang telah bekerja keras sehingga peningkatan skor bisa tercapai. Bedah hasil evaluasi ini juga dimaksudkan sebagai persiapan awal guna mencapai lompatan besar dalam penilaian SAKIP 2025.
Melalui sambungan virtual, Akhmad Hasmy menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Langkat sudah sesuai sasaran dan berorientasi pada hasil. "Penilaian AKIP terdiri dari tiga subkomponen: keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%),” paparnya.
Hasmy juga menambahkan bahwa untuk mencapai nilai BB, penilaian akuntabilitas harus diterapkan hingga ke tingkat eselon III, bukan hanya di tingkat kepala perangkat daerah. “Penyusunan yang rapi serta aksi yang terencana dapat memastikan penggunaan anggaran secara maksimal,” tambahnya.
Setelah meninjau seluruh OPD, Hasmy menekankan pentingnya perbaikan Perjanjian Kinerja (PK) untuk tahun 2024 agar penilaian tahun 2025 dapat lebih optimal. “Masukan-masukan ini agar disempurnakan, sehingga pada 2025 nanti penilaian bisa mencapai hasil yang maksimal dan benar-benar siap,” pungkasnya.
Turut hadir dalam evaluasi ini Asisten Administrasi Umum Musti, SE, Kepala Bappeda Litbang Rina Wahyuni Marpaung, S.STP., M.AP., Kadis Perkim Ilhamsyah Bangun, ST, Kadis Catpil Faizal Rizal Matondang, S.Sos, M.AP, Kadis Perindag Ihksan Aprija, S.STP, Sekretaris BKD Safriansyah Nasution, S.Sos, Kabag Orta Beni Sukmaria Ginting, S.Kom., M.AP., dan seluruh tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Langkat. (Ril/Red)
